KABAR CIKARANG - Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang profesi guru yang seharusnya tidak bertujuan mencari uang langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Dalam pidatonya di hadapan calon guru di UIN Jakarta, ia menyebut bahwa guru adalah profesi mulia yang tidak layak disamakan dengan pedagang. “Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah,” ucapnya. Pernyataan ini sontak viral dan menimbulkan kontroversi di media sosial, terutama karena dinilai merendahkan profesi guru yang selama ini dikenal sebagai pilar pendidikan bangsa.
Di tengah kritik yang mengalir deras, publik mulai menyoroti latar belakang Nasaruddin Umar, termasuk laporan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN, kekayaan Nasaruddin melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp98 miliar dalam enam tahun terakhir. Meski isi garasinya terbilang sederhana—hanya berisi Honda Karisma, Vespa, dan Toyota Innova senilai Rp212 juta—aset properti dan kasnya mencapai puluhan miliar. Kontras antara gaya hidup sederhana dan lonjakan kekayaan ini memicu diskusi tentang etika pejabat publik dan kesejahteraan guru.
Warganet pun bereaksi keras. Banyak yang mempertanyakan apakah seorang menteri yang memiliki kekayaan hampir Rp100 miliar bisa memahami realitas hidup guru, terutama mereka yang berstatus non-PNS dan harus berjuang dengan gaji minim. Beberapa komentar menyindir balik, “Kalau guru tidak boleh cari uang, apakah Pak Menteri mau digaji seperti guru?” Kritik ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menyoroti isi pidato, tetapi juga integritas dan empati pejabat terhadap rakyat kecil.
Nasaruddin kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia menyatakan bahwa pernyataannya telah menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan profesi guru. Justru, ia ingin menekankan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia dan menjadi pilar pembentukan generasi bangsa.
Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh yang berasal dari keluarga pendidik, Nasaruddin mengaku sangat memahami perjuangan guru. Ia menyebut bahwa guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, telah merealisasikan kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Selain itu, lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama tengah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.
Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik belum sepenuhnya mereda. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan jarak antara pejabat dan realitas masyarakat. Guru bukan hanya pendidik, tetapi juga manusia yang harus memenuhi kebutuhan hidup. Menyebut bahwa guru tidak boleh mencari uang dianggap sebagai bentuk romantisasi profesi yang justru bisa menghambat perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang layak.
Di sisi lain, ada pula yang membela Nasaruddin. Mereka menilai bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah agar guru tidak menjadikan uang sebagai motivasi utama, melainkan semangat mencerdaskan bangsa. Namun, dalam konteks sosial ekonomi saat ini, pesan tersebut dianggap kurang sensitif dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata para guru di lapangan.
Fenomena ini membuka diskusi yang lebih luas tentang kesejahteraan guru di Indonesia. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, masih menerima gaji di bawah standar. Mereka harus mengajar dengan fasilitas minim, menghadapi tantangan sosial, dan tetap dituntut untuk memberikan pendidikan berkualitas. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika mereka berharap ada peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
Pernyataan Nasaruddin juga menjadi refleksi tentang bagaimana komunikasi publik harus dilakukan dengan hati-hati. Di era digital, setiap kata bisa menjadi viral, dan setiap pernyataan bisa ditafsirkan secara beragam. Pejabat publik harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu sosial, terutama yang menyangkut profesi yang menyentuh kehidupan jutaan orang.
Isi garasi Menteri Agama yang sederhana memang bisa menjadi simbol kesederhanaan. Namun, ketika dikaitkan dengan lonjakan kekayaan dan pernyataan kontroversial, publik cenderung melihatnya sebagai paradoks. Kesederhanaan dalam gaya hidup tidak selalu sejalan dengan persepsi publik tentang keadilan sosial dan empati terhadap profesi yang rentan.
Guru adalah profesi yang tidak hanya membutuhkan dedikasi, tetapi juga dukungan sistemik. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan yang memadai, fasilitas yang layak, dan gaji yang sesuai. Mengajak guru untuk tidak mencari uang tanpa memberikan jaminan kesejahteraan bisa menjadi pesan yang kontraproduktif.
Dalam konteks ini, klarifikasi dan permintaan maaf dari Nasaruddin adalah langkah yang tepat. Namun, lebih dari sekadar kata-kata, publik menunggu tindakan nyata. Kenaikan tunjangan, program PPG, dan kebijakan afirmatif lainnya harus terus diperkuat agar guru benar-benar merasa dihargai dan didukung.
Kontroversi ini juga menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya. Dalam menyampaikan pesan, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan ekonomi dari audiens yang dituju. Komunikasi yang baik bukan hanya soal isi, tetapi juga soal empati dan kepekaan terhadap realitas.
Akhirnya, pernyataan Nasaruddin Umar dan sorotan terhadap isi garasinya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan guru. Mereka bukan hanya pilar pendidikan, tetapi juga penjaga masa depan bangsa. Menghargai mereka bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal kebijakan yang berpihak dan tindakan yang nyata.
Posting Komentar